Aksi Demo Tolak Perwali no 27
Palembang SSID,- Sejumlah Ormas dan Masyarakat mendatangi kator walikota palembang, terkait perwali no 27 tentang “Adaptasi Kebiasaan Baru” selasa (22/9).
Persoalan pencegahan pandemi covid -19 dikota palembang tidak haya terletaknprotokoler kesehatan, banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah kota palembang yang seharusnya masuk dalam perwali no.27 tahun 2020, dan harus dikritisi pasal perwali tersebut yakni” memperoleh perlakuan dan pelayanan publik dari pemerintah kota serta mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis.
Baru terjadi terhadap Pasien Miska Mufiddha Arina (22) yang melahirkan,berdasarkan hasil Rapidtes Miska dinyatakan Reaktif, pasien tidak mampu dan mengalami kendala saat berobat
Suami Miska mengatakan bahwa saat mau melahirkan istrinya dibawa ke bidan dan dirujuk ke RS. Bari, setiba di RS Bari tidak ada dokter yang akan menangani dikarnakan pasien tidak bisa melahirkan normal, dan langsung di rujuk RS umum M. Hosien. Sebelum melahirkan Istrinya di rafid tes dengan hasil reaktif, dan langsung diisolasi. Dengan keterangan perawat bahwa Miska harus membayar uang sebesar 15-30 jt, Karena pasien merasa tidak mampu pasien meminta dipulangkan
“saya tidak mampu membayar uang tersebut jadi kami memaksa pulang, karena bayarannya mahal, dan BPJS saya tidak bisa digunakan dan keterangan RS nonaktif”. Bebernya
Dari Aksi yang dilakukan ormas tersebut pemeri tah kota palembang melalui staf Ahli (——/) menerima masukan dari ormas dan menganggap bahwa itu bentuk pengaduan kepada orangtuanya yaitu pemerintah kota palembang. kami peri tah kota meminta secara tertulis untuk data pasien, dan menerima kritisi dari semua dan kita bicarakan bersama.
“Kami meminta secara detail data dan minta secara tertulis agar menghindari perkumpulan untuk memutus rantai penularan covid-19 “. ucapnya
Sementara kepala Dinas Kesehatan kota Palembang plt Fauziah mengatakan bahwa ini lah cara terbaik untuk memutus mata rantai penularan covid-19, karna sampai saat ini belum ada obatnya, dan belum juga ditemukan vaksinnya. Penularan covid -19 ini bukan hanya pelayanan saja tapi juga paktor prilaku dan Faktor lingkungan juga. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang ini hanya untuk menekan angka penularan.
Ditempat yang sama ketua koordinator aksi Miftahul Firdaus menyampaikan “bahwa menolak perwali no 27 tentang jaminan dan pelayanan terhadap pasien diagnosa covid-19, permudah pelayanan administrasi pasien tidak mampu,tertibkan kembali pelayanan pasilitas kesehatan, dan peningkatan sinergitas testing dan tracking covid -19 secara komperhensif, dan pemerintah menerima masukan kritik. ungkapnya”.(Fer)
Share this:
