BPS dan BRIN Wujudkan Kesejahteraan Penduduk
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi bersama Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Diseminasi hasil riset dengan Pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi pendudukan Indonesia dalam Mewujudkan kesejahteraan penduduk di lingkungan berkelanjutan bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (12/10/2022).
Kepala organisasi riset tata kelola pemerintah, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Brin, Dr. Agus Eko Nugroho SE M APPI Econ, menuturkan bahwa praktik ekonomi hijau yang diidentifikasi pada 34 provinsi di Indonesia tidak hanya di sektor pertanian saja namun banyak juga di sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor limbah, sektor energi, sektor kehutanan dan industri.
“Jadi memang riset ini ingin mengkaji atau menggali lebih dalam lagi praktik ekonomi hijau yang ada di 34 provinsi tersebut,” ungkap Eko.
Dikatakan Eko, selama ini ekonomi hijau lebih dikenal dengan teknologi yang canggih, tetapi setelah melakukan riset ada praktik-praktik ekonomi hijau yang sudah berlangsung di masyarakat terutama yang memiliki kearifan lokal sendiri.
“Dalam praktek ekonomi hijau tersebut mungkin ada beberapa yang unik, beberapa masyarakat tidak memahami bahwa itu ekonomi hijau sesungguhnya ada kearifan lokal, itu menjaga lingkungan mereka dengan menghasilkan nilai ekonomi juga,” tuturnya.
Agus menjelaskan, terkait sektor tambang ada kasus seperti di wilayah Sumatera yakni di Bangka Belitung dimana yang tadinya itu bekas usaha tambang timah kemudian ditanami mangrove oleh masyarakat sekitar untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi lagi dari segi pariwisata.
“Bekas tambang tersebut mereka olah kembali untuk mereka tanami mangrove, juga bisa mengantisipasi mitigasi bencana, menjadi sesuatu hal yang menghasilkan dari nilai ekonomi yaitu pariwisata, menjadi lebih indah, menjadi tempat wisata baru di Bangka Belitung,” terangnya.
“Usaha tambang tentu dari sisi lingkungan seringkali menimbulkan permasalahan, Sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam Paris agreement agar kita berupaya untuk mengurangi gas rumah kaca di 5 sektor tersebut,”Tandasnya.
Di tempat yang sama Koordinator kajian kualitatif demografi long form/peneliti pusat riset kependudukan, Seftiani menambahkan riset yang dilakukan penting yang tidak hanya berupa tulisan akademis atau tulisan ilmiah dalam peneliti tetapi juga mengeluarkan polusi paper dimana naskah kebijakan yang bisa menjadi basis penyusunan kebijakan di level pemerintah.
“Jadi kami bisa menghasilkan sebuah data berdasarkan hasil riset. Ini kerjasama dengan Badan Pusat statistik, kami memperoleh data-data statistik untuk memperkuat hasil-hasil kualitatif,”Bebernya.
Lanjut Sari mengatakan pihaknya menawarkan naskah kebijakan yang berbasis data valid dan riset yang credible untuk membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakannya, yang naskah kebijakan akan disounding ke pemerintah dan stakeholder.
“Di dalam masyarakat Indonesia sudah ada praktek ekonomi hijau, sebenarnya itu sudah berlangsung lama. Dan jika ini dioptimalkan bisa saja promising, ibaratnya sebagai usaha pemerintah dalam hal ini penurunan emisi gas rumah kaca tersebut,” tuturnya.Â
Pihaknya menyebutkan usai proses diseminasi akan menjadi PR berikutnya, hasil riset dapat mengajak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan bebasis data riset dan data statistik yang valid.