DPD REI Sumsel Keluhkan Kejelasan Perizinan PBG

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi faktor yang berperan penting dalam pembangunan dan menjadi kendala utama.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumsel, Zewwy Salim, mengatakan sistem perizinan online yang terbaru dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi suatu kesulitan untuk mengurus perizinan terkait proyek baru yang menjadi kendala hampir di seluruh kabupaten kota se-Sumsel bahkan secara nasional.

Kendalanya antara lain belum adanya perda distribusi di setiap kabupaten kota seluruh indonesia dan tata ruang wilayah yang masih rancu.

“Perizinan dari IMB sekarang bisa diurus secara online melalui Online Single Submission (OSS) dan nama IMB Itu sudah menjadi PBG. Di sini ada timbul permasalahan sampai hari ini kami masih banyak kesulitan untuk mengurus perizinan terkait proyek baru hampir di seluruh kabupaten kota se- sumatera selatan dan secara nasional hampir terkendala,” kata Zewwy Salim.

Pihaknya menyebutkan untuk saat ini pengembang di Sumatera Selatan (Sumsel) justru khawatir dengan pelaksanaan perizinan PBG yang belum berjalan.

“Kalau PBG tidak segera ada kejelasan maka kemungkinan perekonomian Sumsel akan terdampak karena sektor properti menjadi salah satu penopang ekonomi di Bumi Sriwijaya,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Rumah Subsidi, Andi Salam, mengatakan DPD REI Sumsel berhasil merealisasikan pembangunan rumah subsidi sekitar 11.000 unit, dari target awal 15.000 unit hal ini karena kendala ekonomi sedang turun efek dari pandemi covid-19, dan efek aturan dari perbankan.

“Karena relaksasi aturan perbankan tadi maka beberapa sektor sektor dari calon konsumen itu yang nota bene masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tadi agak sedikit tertahan, maka dari itu kita berharap di 2022 ini semua di buka dan kita kembali jalan,” tukasnya.

Share this: