DPRD Kota Palembang Gelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan II Tahun 2023
Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan II Tahun 2023 DPRD Kota Palembang.
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan II tahun 2023 membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 Walikota Palembang bersama DPRD kota Palembang, Sabtu (12/8/2023).
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, SH. Hadir langsung Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, para Asisten serta Forkompinda di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Zainal Abidin mengatakan, Badan Anggaran telah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tanggal 20, 21, 22 dan 31 Juli dan tanggal 9, 10, 11 dan 12 Agustus 2023.
Sebelum Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, Walikota Palembang bersama DPRD Kota Palembang menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran yakni Pendapatan Daerah Rp 4.072.984.630.702, Belanja Daerah Rp 4.075.488.106.460, Surplus/defisit Rp 2.493.475.765, Pembiayaan netto Rp 2.490.475.765 dan sisa lebih pembiayaan tahun berkenan nihil.
Sementara, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan II tahun 2023 Membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
“Kami ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada badan anggaran DPRD Kota yang telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024,” katanya.
Harnojoyo menuturkan, kondisi rancangan 2024 sebagai berikut pertama karena belum ada penetapan alokasi dari pemerintah pusat untuk dana transfer ke daerah untuk tahun 2024 dan dari pemerintah provinsi untuk dana bagi hasil pajak provinsi, maka Pemkot baru menargetkan pendapatan daerah yang bersifat rutin dari dana transfer tersebut sesuai dengan alokasi tahun 2023.
Kedua, untuk rencana belanja daerah pemerintah kota tetap memprioritaskan alokasi bidang pendidikan urusan bidang kesehatan dan prioritas pembangunan baik nasional provinsi maupun prioritas pembangunan daerah Kota Palembang.
Sedangkan ketiga, dari sistem pembiayaan daerah untuk target penerimaan yang bersumber dari sisa perhitungan tahun anggaran 2023 merupakan estimasi sementara dan akan disesuaikan pada perubahan APBD.
Berdasarkan kondisi tersebut lanjut Harnojoyo, telah dicapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang tentang penjelasan pendapatan daerah pada APBD tahun 2024.
Sehingga selisih perhitungan anggaran 2024 tetap berimbang, maka nota kesepakatan ini jadi pedoman dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024.
“Terkait dengan belanja kedepan akan segera ditindak lanjuti dengan Perda APBD 2024 dan dibahas bersama DPRD Palembang. Semoga ini berjalan lancar,” pungkasnya.
Share this:
