DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna LXIII (63)

 DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna LXIII (63)

DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna LXIII (63)

  • Terkait LKPJ Gubernur Sumsel TA 2022

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar Rapat Paripurna LXIII (63) dengan Agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (27/3/2023).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel, Hj RA. Anita Noeringhati SH MH, yang dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus-Pansus berdasarkan Komposisi Komisi-Komisi.

Penandatanganan Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022 oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru, pada rapat tersebut menyampaikan Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2022 diantaranya Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting, tahun 2022 angka kemiskinan menurun signifikan sebesar 0,84 persen poin dibanding tahun 2021. Penurunan angka prevelitas stunting yang signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen poin menjadi 18,6 persen pada tahun 2022.

“Saya sampaikan capaian indikator makro pembangunan tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 5,23%, meningkat sebesar 1,65%, poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,58 %. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah Nomor 1 (satu) tertinggi di Pulau Sumatera,” ungkap Herman Deru.

Sedangkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan telah menurun sangat signifkan hal tersebut terjadi dilaksanakannya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang direplikasi di Kabupaten/Kota, program bedah rumah, bantuan infrastruktur di Kabupaten/Kota serta updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk prioritas kedua yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata.Sumsel berhasil melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen pada tahun 2021 menjadi 5,23 persen pada tahun 2022.

Realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif sumsel tahun 2021 sebesar 5,97 persen meningkat 0,42 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55 persen, sedangkan nasional meningkat 0,46 persen, poin dari 5,54 persen pada tahun 2020 menjadi 6,00 persen tahun 2021.

Sedangkan prioritas pembangunan yang ketiga adalah Pengembangan Kualitas Sumber daya Manusia Madani dan Berprestasi Tahun 2022 provinsi Sumsel berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,24 poin pada tahun 2021 menjadi 70,90 poin pada tahun 2022.

Prioritas pembangunan yang keempat adalah Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur dasar dan Konektivitas, Prioritas pembangunan yang keempat adalah pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.Pencapaian infrastruktur dasar tahun 2022 meningkat signifikan, antara lain terlihat dari capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,29 persen, air minum layak pada tahun pada tahun 2022 sebesar 85,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,70 persen dan seterusnya

Selanjutnya prioritas pembangunan yang kelima yakni optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan.Provinsi Sumsel telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan pelayanan public kategori “sangat baik” (A) tahun 2021. Untuk nilai tahun 2022 akan diberikan oleh kementrian PAN dan RB pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2022 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik sumsel yang bertahan pada tahun 2022.

Untuk realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD Deru menerangkan bahwa berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2022, target pendapatan daerah provinsi Sumsel sebesar Rp10.634.451.400.140,00, terealisasi sebesar Rp10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 Persen.

Dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 Persen, Pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5.385.438.862.341,00terealisasi Rp.4.931.014.199.344,74 atau sebesar 91,56 persen.

2.Pendapatan transfer sebesar Rp 5.209.919.693.387,00, terealisasi sebesar Rp.5.288.928.528.005,00 atau sebesar 101,52 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.39.092.844.412,00, terealisasi sebesar Rp. 15.907.105.929,00 atau sebesar 40,69 persen.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir SA Supriono dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

Share this:

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Related post