Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Rakernas
Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN se-Indonesia di Ballroom Hotel Aryaduta, Rabu (28/10/2021). Foto : Larassati, sibersumsel.com
Reporter : Larassati
- Evaluasi Program Kerja Tahunan Nasional
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sebagai evaluasi program kerja tahunan. Kegiatan ini untuk pengambilan keputusan bersama dalam hal merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah, terkait pengelolaan, kebijakan hingga kondisi BUMN saat ini.
Kegiatan ini di buka langsung oleh Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dr Rasyidin Hasan, dan dihadiri perwakilan pengurus Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN se-Indonesia di Ballroom Hotel Aryaduta, Rabu (28/10/2021).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution, berharap Rakernas yang di gelar bisa menghasilkan rekomendasi terbaik dan mampu menjadi katalisator pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis kedepan. Kegiatan tersebut melibatkan 39 perusahan BUMN se-Indonesia.
Pihaknya menungkapkan kondisi BUMN saat ini banyak yang terpuruk karena faktor pandemi dan kurangnya dukungan pemerintah selaku stakeholder pada kemajuan perusahaan BUMN.
Sementara Asisten III bidang Kesejahteran Masyarakat, Rasyidin Hasan, berharap hasil Rakernas nantinya bisa menjadi kekuatan bagi BUMN, sehingga kontribusi bagi pembangunan makin nyata untuk masyarakat.
“Harapan kita bersama bahwa BUMN maju, negara maju maka pemerintah daerah pun akan semakin maju karena semakin banyak kontribusi dari BUMN. Langkah nyata dan kontribusi yang telah diberikan BUMN di Sumsel sangat banyak selama pandemi, salah satunya dengan oksigen gratis, PLN dengan pengurangan biaya dan lainnya sehingga semuanya bersinergi bagi pemerintah daerah, ” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Panitia Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Sutisna mengatakan keberadaan BUMN melayani menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat namun keputusan dan aturan kebijakan yang diambil pemerintah justru bersebrangan dan tidak berpihak pada BUMN.
“Dari sisi pribadi kebijakan yang merugikan misalnya dari segi pengelolaan BUMN yang dikelola oleh management atau direksi yang ditujuk kementerian BUMN tapi menurut kami tidak tepat, sehingga berimbas kepada perusahan,”
Pihaknya berharap Pemerintah bisa menjalankan hasil rekomendasi, terutama dalam hal pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat, karena sejatinya BUMN hadir untuk masyarakat.
Adapun total perusahan BUMN di Indonesia saat ini capai 149 perusahan termasuk anak-anak cabang perusahaan itu sendiri. Kegiatan Rakernas yang ketujuh ini bertujuan untuk evaluasi program kerja tahunan termasuk pengambilan keputusan bersama dalam hal merumuskan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan disampaikan ke Pemerintah, terkait pengelolaan, kebijakan hingga kondisi BUMN saat ini.
Share this:
