Menghadapi AKM 2021, SMAN 3 Terapkan Bimbel Tambahan

Penulis : Septi

Editor : TW Syakroni

Palembang, SIBERSUMSEL.com.Direncanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada Tahun 2021 akan menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter, sebagai ganti Ujian Nasional yang selama ini dilaksanakan. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. 

Salah satu indikator yang menjadi acuan Kemendikbud adalah Programme for International Student Assessment (PISA). Dimaknai sebagai metode penilaian internasional sebagai indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.  Penggantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum, yang nantinya akan berfokus pada literasi, numerasi, pendidikan karakter.

Lantas apa saja yang harus disiapkan guru dan tenaga kependidikan terkait upaya untuk memfokuskan pada literasi dan numerasi?

Salah satunya SMA Negeri 3 Palembang , walau Kepala Sekolah SMAN 3, Drs, Sugiono yang katanya baru menjabat terkesan enggan menemui ketika ingin diwawancara, namun Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Hermansyah, Spd, M.Si lah yang menemui sibersumsel.com (19/10/2020).
Mengawali perbincangan soal kesiapan SMAN 3 menghadapi AKM, Hermansyah mengatakan, dalam rangka menghadapi AKM 2021 pihaknya akan melibatkan lembaga bimbingan belajar yang menawarkan dengan proses tanpa biaya yang dibebankan pada siswa, dalam arti gratis untuk siswa.

“Bahkan bimbel itu sudah mulai jalan, diantaranya bimbel mf, bimbel geometrik, go. Prosesnya tetap melalui Daring. Sistimnya program ini di kirim ke siswa, dan siswa yang mau ikut silahkan mendaftar, karna untuk siswa yang merasa kurang ilmunya tentu akan ikut. Karena Bimbel ini merupakan bimbingan pengetahuan untuk persiapan menghadapi perguruan tinggi. ” Tutur Hermansyah seraya manambahkan kalau Bimbel ini sendiri akan terus dilaksanakan hingga bulan Juli 2021, kecuali ada prubahan sistim tentu akan ada strategi baru, katanya.
Diakui Hermansyah, memang peralihan UN ke AKM belum ada kepastian khusus, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat.
Toh seandainya tahun 21 mulai diterapkan AKM, kita tetap akan berupaya maksimal melaksanakannya dan menjalankannya.
“Memang kalau dibandingkan antara UN dan AKM, nampaknya apa yang akan diujikan pada siswa sungguh lebih berat daripada soal soal yang ada dalam UN selama ini. Soal ujinya sangat rumit dan lebih mendalam. Dalam arti soalnya lebih tinggi dari UN, karena menggunakan literasi dasar sedang mata pelajaran lainnya itu hanya mengikuti. Contoh, misal saya guru ekonomi, materinya ekonomi tetapi basisnya matematika dan membedah kasusnya.

Begitupun menyangkut program belajar ekstrakurikuler untuk siswa menurut Hermansyah kendati dimasa pandemi 19 tetap ada. Umpanya kalau ada perlombaan seni atau olahraga bagi siswa yang mau ikut tetap akan difasilitasi oleh sekolah.

Menyoal apakah ada bantuan paket kuota pulsa dari sekolah untuk siswa dan tenaga pendidik, menurut Hermansyah ada.
“Pertama bantuan paket kuota diberikan pada seluruh Siswa pada bulan Juli 2020 melalui anggaran dari dana BOS sekolah.Namun pada bulan berikutnya karena ada bantuan dari daftar peserta didik (Dapodik) pusat, maka pihak sekolah tidak lagi memberikan bantuan kuota untuk siswa. Karena kita tidak boleh mengeluarkan anggaran ganda. Sehingga kami tidak mengeluarkan bantuan kuota. Nyatanya, kata Hermansyah memang ada bantuan kuota pulsa dari pusat yang dikirim langsung ke nomor tilpon Siswa yang sebelumnya seluruh nomor siswa sudah dikirim pihak sekolah ke Dapodik pusat.
Ditanya berapa banyak siswa yang sudah menerima paket kuota dari pusat, menurut Hermansyah ia tidak mengetahui pasti. Namun yang jelas kata Hermansyah seluruh siswa mendapat jatah paket.
Masalah ada yang berhasil atau tidak mengakses pada operator kuota yang diberikan itu lain halnya.Terkait uang SPP siswa menurut Hermansyah, diwajibkan bagi siswa membayarnya sebesar 50 persen.
“Karena sekolah memerlukan dana operasional, tentu dari mana anggarannya kalau siswa tidak bayar SPP, tutur Hermansyah sembari menambahkan, untuk siswa yang tidak mampu membayar akan diakomodir selagi siswa itu mengusulkan ke pihak sekolah.

Sementara dari keterangan sejumlah siswa kepada sibersumsel.com yang berhasil dihimpun menyebutkan kalau paket pulsa yang mereka terima dan benar benar ada kuotanya hanya bantuan paket pulsa yang pertama sekitar awal Agustus 2020.

Namun untuk bantuan kuota melalui pendataan nomor tilpon yang dipinta dan didata oleh sekolah yang diusulkan utk mendapat bantuan kuota nyatanya tidak perna ada. Ketika didaftarkan untuk isian kuota, hanya ada jawaban dari operator 111, Trimakasih, nomor ini telah terdaftar disekolah atau kampus. Nikmati paket kuota blajar 1 gb berlaku 30 hr dgn balas sms ketik SFH. Namun walau sdh dikirim SMS yang diminta quota tetap tidak ada.
Begitupun bantuan kartu dari salah satu jaringan seluler 8 gb tak ada isinya , waktu dibuka internet tidak konek.Akibatnya Google classroom tdk bisa diakses. Padahal gogle class room, ruang belajar yg sering digunakan seluruh siswa. Termasuk aplikasi Quipper ruang belajar.

Selain bantuan kuota tidak sepenuhnya dapat digunakan, juga siswa mengeluhkan sejumlah mata pelajaran yang sedikit dikirim guru pada siswa via daring sebagai materi pelajaran dimasa pandemi Covid 19, Sehingga waktu tes ulangan PHB sejumlah siswa kesulitan mengerjakan jawaban soal yg diberikan.

Share this: