Partai Demokrat Sumsel Aksi ke Kemenkumham Tolak KLB Sumatera Utara
Penulis : Dino Martin
Editor : Mamnuro’aini
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Seluruh Kader Partai Demokrat yang di pimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, H Ishak Mekki, mengadakan demo ke Kemenkumham terkait hasil putusan Kongres Luar Biasa (kLB) di Deli Serdang Sumatera Utara Jum’at (12/3/2021).
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Firdaus Hasbullah, mengatakan ketiga DPC yang mengikuti kongres telah di pecat oleh ketua DPD Demokrat Sumsel sehari sebelum kongres di laksanakan.
Adapun tiga ketua DPC yang dipecat itu yakni kota Pagaralam, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin (Muba).
Dari semua DPC yang hadir menyatakan sikap bersama menolak tegas hasil putusan kongres dan menyatakan tetap mendukung dan setia kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudoyono.
Dari pernyataan sikap bersama itu menyatakan sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat AD/ART dan telah disahkan oleh pemerintah lewat Kemenkumham tahun 2020 bahwasanyan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumut adalah illegal dan abal-abal.
“KLB yang di lakukan itu tidak sesuai dengan AD/ART, diantaranya tidak adanya surat permintaan atau usulan dari majlis tinggi partai, tidak adanya permintaan/usulan dari 2/3 DPD privinsi. Selain itu hanya memiliki 34 usulan yang seharusnya setengah dari DPC kabupaten kota dari 514 DPC se Indonesia dan juga tidak memiliki persetujuan dari ketua majlis partai,” kata Firdaus.
Di jelaskan Firdaus dalam aksi tersebut mereka menyampaikan 7 poin ke Kemenkumham. Tujuh point tersebut adalah pertama Demokrat Sumsel konsisten sedari awal setia terhadap AHY dan menolak KLB yang tidak sah. Kedua Demokrat Sumsel meminta pemerintah dalam hal ini kemenkumham harus tegas menolak hasil KLB yang tidak sah.
Point ke tiga Demokrat Sumsel meminta pemerintah dalam hal ini kemenkumham untuk tidak melegalusasi KLB yang tidak sah. Keempat Demokrat Sumsel meminta pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi Dodo untuk memecat Muldoko dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan kaerna sudah membuat gaduh dan mengganggu stabilitasdan fokus pemerintah dalam menangani covid-19. Keliman Demokrat Sumsel meminta aparat penegak hukum periksa, kejar, tangkap serta adili otak intlektual KLB yang tidak sah dan proses hukum yang telah menggunakan atribut Partai Demokrat yang sah, karen tanpa persetujuan pemiliknya.
“Point keenam Demokrat Sumsel meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki dari mana sumber pandanaan KLB tidak sah itu. Dan yang ketujuh Demokrat Sumsel menyatakan tegas dan menghimbau kepada seluruh kader Demokrat serta rakyat Indonesia menyelamatkan Demokrasi.
Setelah menyampaikan permohonanya ke Kemenkumham, Ishak Meki meyakini bahwa permohonanya akan diterima oleh Kemenkumham, ia juga yakin bahwasanya Kemenkumham akan menolak hasil KLB di Deli Serdang Sumut.
Share this:
