PDIP Siap Bersinergi dalam Percepatan Perhutanan Sosial di Sumsel

 PDIP Siap Bersinergi dalam Percepatan Perhutanan Sosial di Sumsel

PDIP Gelar Focus Group Discusion (FGD) Menjawab Tantangan Dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Foto : Dino Martin, sibersumsel.com

Penulis : Dino Martin

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membuka pintu bagi elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pendapatnya terhadap issu-issu dan program yang dapat bersinergi dengan partai sebagai bagian dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Susanto Adjis SH, mengatakan tidak banyak yang mengetahui bahwa Perhutanan Sosial masuk dalam Nawacita salah satunya yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Susanto Adjis dalam sambutannya di Focus Group Discusion (FGD) Menjawab Tantangan Dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, Jalan Basuki Rahmat Palembang Sabtu 11/9/2021).

“Banyak program yang sudah dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah pusat ternyata dilevel daerah masih banyak yang belum memahaminya, bahkan ada yang baru mengetahui kalau ternyata seperti program Perhutanan Sosial sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014,” kata Susanto Adjis.

Menurut Susanti Adjis bagi PDI Perjuangan program perhutanan sosial tersebut sangat strategis dimana sangat berkaitan erat dengan target electoral. Jadi DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan membuka pintu seluas-luasnya bagi praktisi, penggiat lingkungan, akademisi dan elemen masyarakat untuk bersama-sama bertukar pikiran guna mendukung dan melaksanakan pogram-program pemerintah Jokowi dan demi Sumatera Selatan khususnya.

Menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), program Perhutan Sosial menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik tenurial yang kerap dihadapi perusahaan pemegang konsesi kawasan hutan dengan masyarakat di seputar kawasan hutan. 

Sebagaimana 2 poin arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial agar melakukan pendampingan untuk program-program lanjutan dan menyiapkan sarana dan prasarana produksi serta pelatihan-pelatihan, maka kami dari sektor perusahaan perhutanan melakukan pola kemitraan dengan masyarakat sebagai salah satu skema dalam Perhutanan Sosial, ujar Komisari Daerah APHI Sumsel ini.

Dijelaskan Iwan, salah satu resolusi konflik skema kemitraan di Sumatera Selatan yaitu Naskah Kesepakatan Kerjasama antara PT.BMH dengan Gapoktan Riding Bersatu, dimana perusahaan dengan skema kemitraan seluas 10.000 Ha dengan rincian Lahan Hijau pakan ternak seluas 1.800 Ha, Kemitraan akasia seluas 3.500 Ha, Kemitraan Agroforestry Seluas 1.500 Ha, Pemukiman 333 ha, Sarana dan prasarana 1000,8 ha, Kawasan Lindung sepadan sungai seluas 1.190 Ha.

“Kami berkomitmen dalam pola kemitraan tersebut Fee Kemitraan akasia sebesar Rp. 12.000/Ton/Ha dan seluruh hasil agroforestry menjadi hak masyarakat,” kata Iwan yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut.

Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan, Giri Kiemas, mengatakan kebijakan daerah mengenai perhutanan sosial juga tercantum pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor 014/SE/Dishut/2021 yang mengatur menganai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dengan dasar hukum ini, perhutanan sosial di Sumsel butuh dukungan anggaran termasuk pengawasan. Karena dengan permasalahan yang kompleks, perhutanan sosial membutuhkan kolaborasi bersama, termasuk juga perusahaan sebagai mitra,” pungkasnya.

Share this:

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Related post