Pemprov Sumsel Kejar Target Turunkan Angka Prevalensi Stunting 14%
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022. Foto : Larassati (sibersumsel.com)
Penulis : Larassati
Editor : Nuraini
- Bentuk Satgas dan Rekrut Tenaga Pendamping
PALEMBANG, SIBER SUMSEL.com,- Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengaku optimis Pemprov Sumsel mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumsel menjadi 14% sesuai target nasional. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022, Rabu (25/5/2022) di Hotel Beston.
Menurut Mawardi Yahya berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel dan BKKBN Provinsi Sumsel di antaranya dengan membentuk satgas dan merekrut tenaga pendamping pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB.
“Tahun lalu kita berhasil turunkan angka stunting menjadi 24,8%. Dengan adanya satgas dan tim percepatan penurunan kita optimis bisa mencapai target penurunan yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2024,” jelasnya.
Dijelaskan Mawardi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting serta 42 indikator dalam kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) ada yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
Oleh sebab itu diperlukan koordinasi di semua K/L terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
Lebih jauh dikatakannya, bahwa target dan sasaran percepatan penurunan stunting dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum dalam lampiran b Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Intinya koordinasi. Karena untuk mewujudkan ini kita semua harus bersinergi. Kita optimis bisa menurunkan angka Prevalansi sesuai target nasional. Apalagi kita juga sudah membentuk Satgas dan tenaga pendamping,” jelas Mawardi.
Melalui rakornis ini Wagub Mawardi juga berharap akan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan yang dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sumatera Selatan khususnya.
Sementara itu Kepala BKKBN Sumsel, Mediheryanto, mengatakan untuk mensinergikan percepatan stunting itu saat ini pihaknya sudah membentuk tim stunting berjenjang dr Provinsi Sumsel dengan SK Gubernur, kemuskan di masing-masing Kab/Kota dengan SK Bupati/walikota serta kecamatan, desa dan kelurahan.
“Untuk mengimplementasikan strategi itu juga diperlukan penyediaan data keluarga beresiko stunting. Melakukan pendampingan kepada calon pengantin, melakukan survei keluarga resiko stunting serta melakukan pendekatan kepada keluarga terutama keluarga beresiko. stunting. Ini yang kita cegah agar tidak jadi stunting,” ujar Medi.
Menurut Medi penurunan stunting ini penting dilakukan karena anak stunting ini cenderung tidak bisa mengikuti pendidikan seperti anak lainnya. Begitupun kemampuan berpikir anak stunting lebih lemah bahkan mereka juga rentan terserang penyakit kronis yang akut.
” Makanya penurunan ini penting sekali,” jelasnya. Sebelumnya tahun 2021 ini Sumsel telah berhasil menurunkan angka stunting. Hasil SSGBI tahun 2019 menunjukkan Sumatera Selatan menempati kategori provinsi kategori tinggi prevalensi stunting yaitu 28,98 persen. Kemudian hasil survei status gizi Indonesia (SSGI, tahun 2021) menyebutkan, prevalensi balita stunted di sumatera selatan sebesar 24, 8 persen.
Share this:
