Peran Politik Perempuan Sumsel Belum 30 Persen
Penulis : Larassati
Editor : Mamnuro’aini
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Meskipun 4 Pimpinan DPRD Sumsel dari kaum hawa, namun minat berpolitik perempuan di Sumatera Selatan belum mencapai 30 persen. Hal tersebut terungkap pada Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Tahun 2021 yang di gelar oelh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Gedung Perjuangan Wanita Provinsi Sumsel Rabu (07/07/2021).
Kegiatan yang di hadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, tersebut mengupas tentang seberapa besar keterlibatan perempuan Sumsel dalam politik, hukum, social dan ekonomi.
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengatakan Sumsel patut bersyukur karena 4 Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel adalah perempuan. Diharapkan di tahun-tahun mendatang keterlibatan perempuan Sumsel di bidang politik meningkat.
“Harapan kami kedepan bukan hanya pimpinan DPR yang perempuan tapi juga pimpinan-pimpinan fraksi di DPRD juga di pimpin oleh politisi perempuan,” kata Mawardi.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Henny Yulianti, mengatakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2021 hari ini lebih menitik beratkan pada partisipasi perempuan pada politik.
“Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong peran perempuan dalam berpolitik sehingga kita bisa mencapai angka 30% keterwakilan perempuan di Provinsi Sumsel,” kata Henny.
Menurut Henny hingga saat ini perempuan Sumsel yang berkecimpung di bidang politik baru berkisar 23 persen dan itu informasi data dari KPU. Jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2014 partisipasi perempuan di bidang politik hanya 17 persen dan di tahun 27 persen di tahun 2019.
Peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut sebanyak 200 orang, 160 orang dari anggota kalkus perempuan politik Provinsi Sumsel, organisasi wanita dan perguruan tinggi.
“Dengan sosialisasi ini di harapkan ada peningkatan pada Pilkada 2024 bisa keterwakilan 30% perempuan yang berpolitik,” tukasnya.
Share this:
