Puluhan Massa JPKP Datangi Inspektorat Kabupaten Banyuasin
Massa JPKP saat menyerahkan pernyataan sikap dan data tertulis realisasi APBDes di 8 desa yang terindikasi korupsi kepada perwakilan Inspektorat Banyuasin. Foto : Ahmad Anton, sibersumsel.com
Penulis : Ahmad Anton
Editor : Nuro’aini
- Tuntut Tindak Lanjut Penyelidikan Realisasi 8 APBDes di Banyuasin yang Terindikasi Korupsi
BANYUASIN, SIBERSUMSEL.com,- Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) mendatangi Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Selasa (28/12/2021). Aksi damai JPKP ini mempertanyakan tindak lanjut 8 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang pelaksanaan APBDesnya terindikasi korupsi.
Koordinator Lapangan JPKP, Indo Sapri Budi Setiawan, mengatakan mereka meminta kepada Inspektorat Banyuasin untuk segera melakukan audit terhadap realisasi APBDes Tahun 2021 di Kecamatan Sembawa yakni Desa Pulau Harapan, Desa Rejodadi dan Desa Mainan.
Selanjutnya APBDes Tahun 2021 di Kecamatan Talang Kelapa yaitu Desa Talang Buluh, Desa Sungai
Rengit, Desa Sungai Rengit Murni dan mengusut tuntas APBDes Tahun 2020 Kecamatan Talang Kelapa di Desa Kenten, Desa Kenten Laut dan Desa Gasing.
“Selain pernyataan ini kami juga memberikan data secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Banyuasin terkait indikasi korupsi APBDes di desa-desa tersebut. Kami harap asprasi kami ini segera di tindak lanjuti, karena bila tidak ditindak lanjuti kami akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak lagi,” ujar Indo Sapri.
Aksi dengan pengawalan yang ketat dari anggota Polres Banyuasin dan Satpol PP tersebut di terima salah satu staf Inspektorat Banyuasin, Valeri. Pada kesempatan tersebut Valeri mengatakan akan menyampaikan aspirasi JPKP kepada pimpinannya.
“Akan saya sampaikan segera dengan pimpinan aspirasi yang telah di sampaikan oleh JPKP hari ini,” kata Valeri.
Share this:
