Wagub Sumsel Terima Kunjungan Komisi II DPR RI Bahas RUU Prov Sumsel
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, menerima Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan.
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,– Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, menerima Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan di ruang Bina Praja Sumsel, Kamis (16/3/2023).
Pada kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II Dr. H. Syamsurizal, SE, MM tersebut Mawardi Yahya mengatakan pertemuan tersebut merupakan hal sangat penting, karena perlu kejelasan pembatasan wilayah karena historis (sejarah) tidak sesuai lagi undang-undang maupun nomenklatur yang ada dan yang sangat mempengaruhi sumber daya alamnya maka menimbulkan terjadinya pergeseran pembatasan wilayah.
“Perlu dan sangat dibutuhkan pemekaran wilayah guna mempercepat pembangunan bagi masyarakat. Kejelasan batas wilayah karena menyangkut Sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya” ujar Mawardi Yahya.
Sesuai yang telah diundangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebagai informasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 wilayah terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota telah terjadi mengalami pemekaran.
Wakil Ketua Komisi II, Dr. H. Syamsurizal, SE, MM, menjelaskan sebelumnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah membahas 12 (dua belas) RUU Provinsi dan telah ditetapkan menjadi 12 (dua belas) Undang-undang. Sehingga saat ini masih terdapat 8 (delapan) Provinsi yang dasar pembentukannya masih berdasarkan pada RIS, UUDS 1950, dan masih tergabung dalam satu undang-undang dan diperlukan pembaharuan dasar hukumnya yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.
“Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan Komisi II DPR RI guna memberikan bahan/data yang diperlukan, sehingga kunjungan kerja tersebut dapat terlaksana sebagaimana diharapkan” ujarnya.
Share this:
