Apkasindo Sumsel Harapkan Pemerintah Cabut Kebijakan DMO dan DPO
Musyawarah Wilayah ke IV yang digelar Apkasindo Sumsel. Foto : Larassati (sibersumsel.com)
Penulis : Larassati
Editor : Nuraini
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Apkasindo Sumsel yang merupakan organisasi profesi petani kelapa sawit gelar musyawarah wilayah ke IV bertempat di hotel Algoritma, Rabu (27/7/2022).
Dalam sambutannya Kepala Dinas Perkebunan provinsi Sumsel, Ir Agus Darwa MSi, menuturkan Sumsel kaya akan sumber daya alam terutama di bidang perkebunan potensi 3,8 juta hektare saat ini sudah terealisasi 2.8 juta hektare lahan perkebunan dimana 1,2 juta lahan sawit yang ada di Sumsel.
Namun kelapa sawit menjadi isu yang tidak enak karena penyebab kurangnya air di bumi sehingga kelapa sawit banyak merugikan hal ini harus dikaji kembali karena nyatanya tidak sepenuhnya benar.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Apkasindo Sumsel, M Yunus, mengatakan penyebab utama harga TBS anjlok ini karena karena pemerintah memutuskan kembali mewajibkan produsen minyak sawit wajib memenuhi pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dan kewajiban mengikuti harga domestik (domestic price obligation/DPO) sebesar 20 persen.
“Kebijakan ini sangat memberatkan petani karena kewajiban mengikuti harga domestik ini jauh dari di bawah harga pasaran dengan alasan untuk memberikan subsidi minyak goreng bagi masyarakat,” tukasnya.
Pihaknya berharap pemerintah bisa mencabut kebijakan DMO dan DPO ini karena biaya produksi mulai kebun hingga ekspor sangat besar. Sehingga saat ini hanya eksportir besar skala nasional atau yang punya cabang di luar negeri saja yang mampu ekspor dengan penerapan kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini.
Share this:
