Wakil Gubernur Intruksikan Bentuk Tim Khusus Pendataan Angka Kemiskinan di Sumsel
Penulis : Dino Martin
Editor : Mamnuro’aini
PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Wakil Gubernur, Sumsel H Mawardi Yahya, mengintrusikan kepada Pemkab dan Pemkot di Sumsel untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan terkait angka kemiskinan di kabupaten dan kota masing-masing.
Hal tersebut di ungkapkan Mawardi Yahya saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumsel di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel Selasa (22/6/2021).
Menurut Mawardi Yahya, kevalitan data sangat penting untuk menggambarkan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat yang sebenarnya. Oleh sebab itu harus di bentuk tim khusus pendataan agar data yang di dapatkan akurat.
Tim khusus tersebut harus melakukan pendataan langsung kondisi tingkat kemiskinan masyarakat. Hal itu agar upaya penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan yang tengah dilakukan saat ini dapat berjalan maksimal.
“Tugas pokok Kepala Daerah adalah mensejahterakan masyarakat. Namun sekuat apapun upaya kita untuk menuntaskan kemiskinan ini akan sia-sia jika tidak memiliki data yang valid,” kata Mawardi.
Mawardi Yahya juga yakin melalui data yang valid program pengentasan kemiskinan yang telah dirancang dapat membawa hasil positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan langkah ini, saya berharap data kita bisa valid dan penerima bantuan sesuai dengan nama dan alamat,” harapnya.
Mawardi Yahya menilai, ketidak akuratan data menjadi salah satu penyebab bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
“Kita harus berani bertindak agar masalah kemiskinan ini dapat segera teratasi, apalagi ditengah pandemi ini. Saat ini banyak masyarakat yang mungkin tidak berhak mendapatkan bantuan, justru menerima bantuan itu. Data seperti itu yang harus validkan,” terangnya.
Sementara itu Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang turut hadir dalam rakor tersebut mengemukakan dukungannya terkait arahan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.
Menurut Fitrianti Agustinda, Pemkot Palembang akan segera memperbaharui data tingkat kemiskinan sesuai arahan Wagub.
“Kita akan segera tindak lanjuti, data-data akan diperbaharui sehingga menggambarkan kondisi sebenarnya. Tim khusus tentu akan kita bentuk melalui Dinas Sosial untuk turun melakukan pendataan,” terangnya.
Share this:
