Pengumuman Seleksi PPPK Guru Honor Ditunda

🔊 Bacakan Artikel ini

Reporter : Larassati

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Dirjen Pendidikan dan Tenaga Pendidik Kementrian Pendidikan RI menunda pengumuman hasil seleksi I  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honor hingga waktu tidak ditentukan setelah mendapat protes dari ribuan  guru honorer di Indonesia terkait materi tes hingga tingginya standar passing grade.

Pengumuman yang seharusnya dilakukan Jumat (25/9/2021), hingga pukul 11.00 WIB link resmi masih tertutup. Satu jam selanjutnya baru terbit surat penundaan pengumunan hasil seleksi PPPK yang ditandatangani langsung Dirjen Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan, selaku ketua seleksi I PPPK bernomor 5363/B/Gt.01.00/2001.

Dalam surat tertulis bahwa pengumuman seleksi ditunda hingga waktu tidak ditentukan dan jadwal pengumuman hasil seleksi mendatang bisa dilihat melalui website https://gurupppk.kemdikbud.go.id

Sebelumnya, sehari sebelum pengumuman Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pihaknya sudah siap mengumumkan hasil seleksi uji kompetensi untuk guru honorer di Indonesia sesuai jadwal yang sudah tersusun. Bahkan . Makarim menyebutkan sebanyak 100 ribu guru honorer sudah dinyatakan lulus dalam seleksi tahap I tersebut dan siap diangkat menjadi CPNS. “100 ribu guru lulus dalam uji kompetensi I PPPK, besok (hari ini, red) siap kita umumkan, 100 ribu itu berasal dari guru honor dari berbagai kota di indonesia, ” Kata Nadiem di Jakarta.

Namun komisi X DPR RI secara tegas meminta Kementrian Pendidikan menunda pengumuman PPPK untuk guru honor lantaran tingginya aksi protes, yang menilai pelaksanaan tes tidak berpihak pada guru honor, yang notabene sudah mengabdi bertahun-tahun.  Hal itu dilihat dari materi soal yang tidak sama dengan kisi-kisi soal yang diberikan sebelumnya, standar passing grade yang terlalu tinggi bahkan melampaui penerimaan CPNS umum, nilai afirmasi yang terukur rendah.

Kenyataan tersebut juga dikuatkan aksi protes dari PGRI yang meminta pemerintah secara tegas melakukan penyesuaian demi melonggarkan sistem penerimaan CPNS dari guru honor, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sumsel, Emzen SPd, MM ketika dihubungi, Jumat (24/9)  merinci sudah menerima surat penundaan tersebut.

Pihaknya bahkan sudah meneruskan informasi itu kepada 10.800 guru honorer tingkat SMA dan SMK se-Sumsel yang ikut kompetensi PPPK.

“Sudah ada surat resminya dari pusat dan sudah kita teruskan infonya kepada seluruh guru honor yang ikut seleksi PPPK, ” katanya. Pihaknya meminta agar guru honor tetap tenang menunggu intruksi lanjutan.

Emzen meyakini Pemerintah pusat,  pasti punya formulasi yang sudah terukur untuk guru honor agar bisa diangkat menjadi CPNS.

“Yang penting semuanya sudah ikut seleksi, tunggu saja hasil terbaik dari pemerintah pusat. Kita di daerah tinggal menunggu saja, ” katanya.

Disdik Sumsel, lanjut dia, posisinya hanya sebagai fasilisator, salah satunya penyedia tempat tes saja, namun menyankut teknis pelaksanaan, materi tes hingga proses penilaian menjadi wewenang Kementrian Pendidikan bekerjasama dengan BKN langsung.

Pihaknya juga sama, hanya bisa menunggu instruksi lanjutan. Apalagi sistem seleksi juga dilakukan secara komputerisasi.

“Mulai dari siapa saja peserta seleksi, semuanya diambil dari sistem Dapodik, proses seleksi dari Kementrian Pendidikan dan BKN RI sebagai pengelola dan panitia dan semua tes dilakukan secara komputerisasi. Jadi terpantau semuanya. Jadi kita imbau kepada semua guru honor agar tetap tenang dan tunggu saja hasil terbaiknya,”katanya.

Untuk guru honor di Sumsel yang mengikuti seleksi PPPK sebanyak 10.800 guru honorer dengan ketersediaan kuota 7400 guru. Masih tingginya kuota yang tersedia, menurut Emzen, harus disikapi positif lantaran masa waktu penerimaan juga masih panjang, hingga Desember mendatang.

“Tidak lulus tahap I ini kan bisa ikut tes tahap II hingga tahap III hingga Desember, nanti. Rentang waktu masih panjang dan kesempatan menjadi CPNS masih terbuka,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Zulinto mengakui hal yang sama. Dia juga meminta agar guru honor tetap tenang dan berdoa sembari menunggu pengumuman lanjutan.

Namun selaku ketua PGRI Sumsel, dia akan terus mengawal keputusan Kementrian Pendidikan agar memenuhi tuntutan para guru honor. Pihaknya sudah menyampaikan surat tertulis yang ditujukan kepada ketua Komisi X DPR RI dan ditembuskan langsung ke presiden RI, Jokowi. Surat protes keras tersebut meminta semua pihak menunda pengumuman hingga melakukan perubahan aturan seleksi sebagai bentuk penghargaan kepada para guru honor.

Adapun tuntutan tertulis dari PGRI, salah satunya adalah menurunkan standar passing grade menjadi 240-280. Juga menambah afirmasi guru honorer K2 menjadi 150 poin, afirmasi untuk guru honorer 35 tahun ke atas ditambah 150 poin dandan afirmasi guru honorer yg sudah punya NUPTK menambah nilai afirmasi 10 sampai 15 persen sesuai masa kerja.

“Kami akan tetap kawal, sehingga pemerintah pusat mengubah aturan sebagai bentuk keberpihakan kepada para guru honor,” janjinya.

Penundaan pengumuman hasil seleksi, sebut zulinto, merupakan langkah awal yang positif. Dan kemungkinan pemerintah saat ini juga masih melakukan kajian -kajian positif atas tuntutan yang sudah disampaikan dan pihaknya pun akan terus mengawalnya hingga ada kebijaksanaan baru yang menguntungkan semua pihak.

Share this: