Tak hanya Defisit, Satu Bulan lagi Anggaran Pemkot Palembang Terancam Nihil

Penulis : Larassati

Editor   : Mamnuro’aini

• Akibat Perpanjangan PPKM
• Pajak Perhotelan, Restoran dan Tempat Hiburan tidak Mencapai Target

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Tak hanya deficit anggaran, satu bulan lagi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terancam nihil. Hal tersebut di karenakan makin berkurangnya setoran pajak dan retribusi pada sejumlah titik yang berpengaruh sangat besar pada raihan Anggaran Pendapatan Belanja (PAD) Pemerintah Kota Palembang.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Herlan Asfiudin. Menurut Herlan harus ada langkah taktis dan kondisi ini harus disikapi serius. Bahkan diprediksi, jika kondisi stagnannya perekonomian seperti ini berlangsung satu bulan lagi saja, maka dipastikan tidak ada dana masuk sama sekali, terutama dari sektor pajak  dan retribusi hotel, restoran dan tempat hiburan.

Di ungkapkan Herlan besaran setoran pajak dari sektor Perhotelan, Restoran dan tempat hiburan di Palembang tak capai Rp 100 miliar. Jumlah itu jauh dibawah target akhir tahun yang kini tersisa tak kurang dari empat bulan lagi.

“Sangat sulit bagi industri perhotelan, restoran dan hiburan untuk capai target seperti tahun sebelumnya, mengingat situasi pandemi hingga PPKM yang panjang,” kata Herlan.

Bahkan Herlan mengistilahkan, pelaku usaha dibawah naungannya sudah angkat tangan dan kebingungan untuk meraup pendapatan seperti dulu. Kenyataan ini pula yang mendasari pihaknya mengambil keputusan pahit, dengan  meminta kelonggaran hingga penundaan pembayaran pajak ke Pemkot Palembang.

Herlan bersama lima pimpinan hotel berbintang , yakni General Manager Hotel The Zuri, hotel Peninsila, Hotel Arista dan Hotel Batiqa menemui langsung Walikota Palembang, Harnojoyo belum lama ini.

Mereka memaparkan bagaimana sulitnya bertahan dalam masa pandemi seperti ini. Meski faktanya belum ada hotel yang mengalami kebangkrutan namun sikap fighter akan terus dilakukan supaya industri pariwisata kembali bangkit  sehingga setoran pajak bisa dimaksimalkan seperti dulu.

“Sebenarnya industri Pariwisata ini jalannya sudah terseok-seok. Tapi kami harus tetap fight. Saat ini bukan lagi mau mengejar untung tapi bertahan saja untuk tetap beroperasional sudah bersyukur. Makanya jangankan buat bayar pajak, untuk menutup biaya operasional harian saja sudah separuh nafas,” ujarnya.

Untungnya Harnojoyo, sebut Herlan, sangat memahami kondisi tersebut. Pemkot sudah menyetujui dan meminta PHRI mengajukan permintaan penundaan pembayaran pajak bahkan penghapusan secara tertulis ke Pemkot untuk ditindak lanjuti.

Harnojoyo bahkan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha perhotelan dengan mengizinkan kegiatan pesta perkawinan dan resepsi serta kegiatan kedinasan di hotel dan tempat umum lainnya, namun dengan penerapan aturan prokes ketat.

“Ini kami anggap keputusan paling bijak saat ini. Kami minta waktu untuk kembali bangkit seperti dulu,” urai Herlan.

Mengacu data, sejak tahun 2017 jumlah setoran pajak  dari industri pariwisata capai Rp 135 miliar, setahun selanjutnya naik menjadi Rp 185 miliar pada 2018, lalu. Pada tahun 2019, setoran kembali melejit menjadi Rp 241 miliar namun setahun berikutnya menjadi Rp 148 miliar dan dipastikan akhir tahun ini, kembali susut tak kurang dari Rp 100 miliar.

Pengusutan ini menjadi salah satu faktor minimnya raihan PAD pemkot, mendatang. Jika saat ini saja, defisit anggaran sudah capai Rp 241 miliar, dari mana Pemkot mau mencari tambahan anggaran lagi untuk menutupi defisit tersebut. Jika dikalkulasi dari hotel yang masuk tak capai Rp 100 miliar, dan pajak PBB juga banyak yang belum dibayarkan, tentu anggaran Pemkot akan zonk alias nihil.

“Pemkot harus melakukan terobosan agar anggaran tidak terkunci atau zonk, karena jika hanya mengharapkan dari sektor pajak usaha akan sangat sulit,” tukasnya.

Share this: