Disperkim Sumsel Jadi Pilot Project Perumahan di Indonesia

 Disperkim Sumsel Jadi Pilot Project Perumahan di Indonesia

Kepala Disperkim Sumsel, Basyaruddin Achmad, di salah satu Program Bedah Rumah yang di inisiasi Gubernur Sumsel, Herman Deru. Foto : Larassati, sibersumsel.com

Penulis : Larassati

Editor   : Mamnuro’aini

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Meskipun di hantam pandemic covid 19 berkepanjangan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Sumsel menjadi percontohan atau Pilot Project Perumahan di Indonesia.

Disperkim Sumsel menginisiasi perumahan melalui Program pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di BPS Land serta program pembangunan rumah berkonsep green housing yang salah satunya pembangunan rumah bagi komunitas di empat kabupaten di Sumsel.

Untuk memperkecil angka backlog rumah bagi warga, salah satunya melalui program Bedah Rumah yang diinisiasi Gubernur Sumsel, Herman Deru yang hingga kini masih merenovasi sebanyak 75 unit rumah warga yang tak layak huni menjadi rumah sehat dan layak huni. Program tersebut masih bergulir secara simultan, melibatkan OPD dan perusahaan BUMN dan BUMD di Sumsel.

Kepala Disperkim Sumsel, Basyaruddin Achmad, mengungkap momentum peringatan hari Perumahan Nasional (Harpenas) tahun 2021 yang jatuh pada Rabu (25/8/2021, pihaknya akan terus memperkecil angka backlog tersebut sehingga tingkat kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan sehat terpenuhi secara merata.

Salah satu upaya itu seperti menggugah kesadaran para pemangku kepentingan untuk ikut peduli dan terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni melalui berbagai program simultan dan berkelanjutan.

“Kita harus bersama-sama  bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat agar cita-cita Bung Hatta dapat segera diwujudkan, ” ucap Basyaruddin.

Saat ini di Sumsel, backlog perumahan capai 485.105 Kepala Keluarga, dengan rincian untuk kebutuhan rumah Tangga Layak Huni sebesar 179.791 unit dan dari beberapa program yang sudah dijalankan, sudah bisa dipenuhi 13 persen atau 27.162 unit sudah dibangun rumah layak huni.

Supply Rumah sebelum pandemi Covid 19, lanjut Basyaruddin, berkisar 10-15 persen dari jumlah backlog, namun faktanya tetap tak mampu menutupi laju pertambahan backlog.

“Tugas provinsi bekerjasama dgn KemenPUPR memfasilitasi MBR dan Pengembang untuk kelancaran pembangunan rumah subsidi dengan skema baik FLPP maupun BP2BT,” ujarnya.

Sumsel sendiri, kata Basyaruddin saat ini menjadi Pilot Project Rumah subsidi skala besar yaitu BPS Land. Juga menjadi Pilot Project Green housing untukMBR dgn menggunakan skema pembiayaan BP2BT

“Untuk Rumah Tidak layak huni disamping program BSPS dari Kemen PUPR, provinsi menggelontorkan bantuan Gubernur untuk bedah rumah secara swadaya dibeberapa Kabupaten. Dan yg terbaru program gubernur bedah rumah yg melibatkan BUMN, BUMD, Baznas dan para OPD,” jelasnya.

Melalui program Green Housing, pihaknya telah membangun  rumah untuk komunitas yang kini sudah ditempati pada beberapa kabupaten di Sumsel, seperti rumah untuk Komunitas Penyapu Jalan di Prabumulih, di Lubuk linggau juga dibangun rumah untuk Komunitas Pennggiat olah raga, Mura untuk guru honorer, Banyuasin perawat kerbau rawa.

“Untuk pembangunan rumah di BPS Land adalah rumah subsidi skala besar. Lalu di Prabumulih juga telah kita bangun 223 unit, Lubuk Linggau sebanyak 73 unit, Mura 65 unit dan Banyuasin 50 unit,” terangnya.

Share this:

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Related post