Askolani : Anak-Anak Itu Sudah Kangen Guru dan Temannya
- Terkait Kebijakan Sekolah Tatap Muka di Zona Orange
- Bupati Bertanggung Jawab Resiko Kebijakan Sekolah Tatap Muka
Banyuasin, SSID,- Bupati Banyuasin Askolani akhirnya memberikan tanggapan terkait kontroversi kebijakannya yang memberlakukan sekolah tatap muka di saat Banyuasin dalam status zona orange penyebaran covid 19. Menurut Askolani keputusan sekolah tatap muka di ambil dengan matang dan meminta pendapat dari instansi terkait.
Di katakan Askolani salah satu indikator untuk memberlakukan sekolah tatap muka di saat Banyuasin masih dalam status zona orange covid 19 adalah permintaan orang tua, guru dan murid yang sudah tidak sabar untuk di berlakukan sekolah tatap muka. Bahkan permintaan tersebut di dapatnya secara langsung saat kunjungan kerja maupun dari social media.
“Kebijakan ini bukan sembarangan kita ambil, kita lakukan penelitian kepada anak-anak, mereka kangen sekolah, guru-guru dan teman-temannya. Kita tanyakan dengan guru juga mereka ingin tatap muka. Hampir semua, walau ada sedikit persentasenya yang tidak setuju. Kita juga tanyakan wali murid juga hampir semua mayoritas setuju dan hampir semua masyarakat meminta anaknya itu masuk sekolah ,”jelasnya.
Selain itu lanjut Askolani, diambilnya kebijakan pembelajaran tatap muka, karena secara geografis Banyuasin itu agak beda dengan daerah-daerah lain. Dimana daerah-daerahnya terpisah – pisah.
“Ketika Banyuasin masih zona orange ke kuning, orang menganggap seluruh Banyuasin itu zonanya orange Kuning padahal itu tidak, itu hanya beberapa titik saja dan semuanya itu sudah hijau bahkan putih,”ujarnya.
Askolani mencontohkan, seperti Pangkalan Balai dan Karang Agus Ilir itu pejalanan panjang bisa 3 jam. Karang Agung Ilir, Tungkai Ilir Ilir, Pulau Rimau itu sudah Zonanya Putih bukan hijau lagi, agak beda dengan di Palembang ataupun Kabupaten Kota lainnya.
“Daerah lain berupa satu hamparan, begitu berstatus sebagai zonanya orange Kuning, maka daerah tersebut sulit untuk menghindar. Kalau Banyuasin punya geografi luas, lebar dan inilah alasan diambil kebijakan,” ungkapnya.
Askolani juga menegaskan, sebagai Bupati Banyuasin dirinya bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi dari kebijakan sekolah tatap muka yang telah di tetapkannya.
“Sebagai Bupati saya bertanggung jawab atas semua resiko terkait keputusan sekolah tatap muka ini dan akan segera kita lakukan evaluasi,” tegasnya.
Askolani juga mengatakan sebelum keputusan sekolah tatap muka di berlakukan, pihaknya sudah meminta pendapat dan pertimbangan dari Dandim, Kapolres dan PGRI.
Mengenai Kaitannya dengan tanggapan dari Provinsi tentang sikap Gubernur Sumsel Herman Deru, Askolani mengatakan itu hanya bentuk kekhawatiran sebagai pemimpin.
Sementara Harto (45), warga Banyuasin, meminta agar Pemkab Banyuasin bisa transparan terhadap titik-titik daerah penyebaran covid 19. Sehingga warga bisa waspada terhadap mereka yang datang berasal dari daerah pendemi Covid 19.
“Kalau memang zona orange covid 19 di Banyuasin ini tidak merata, tolong Pak Bupati jelaskan wilayah mana saja yang masih dalam Zona Orange. Jadi kami warga juga bisa tetap waspada.
Termasuk menurut Harto sekolah tatap muka yang Pak Bupati terapkan. Silahkan saja sekolah tatap muka di wilayah Banyuasin yang katanya sudah putih dan hijau, tapi jangan terapkan sekolah tatap muka di wilayah Banyuasin yang masih dalam status zona Orange.
“Kalau zona orange tidak merata Pak Bupati juga ambil kebijakan sekolah tatap muka jangan secara merata juga. Silahkan sekolah tatap muka anak-anak yang di zona hijau dan putih, tapi jangan terapkan sekolah tatap muka di wilayah Banyuasin yang berstatus zona orange. Kalau anak-anak sudah jadi korban dari kebijakan ini bagaimana? Apa Pak Bupati bisa mengembalikan nyawa anak-anak yang mati karena covid 19,” ujar Harto. (apr)
Share this:
