Gubernur Sumsel Imbau Pemkab dan Pemkot di Sumsel Hindari Program Mercusuar

 Gubernur Sumsel Imbau Pemkab dan Pemkot di Sumsel Hindari Program Mercusuar

Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat Penyerahan DIPA dan Buku Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 di Griya Agung.

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Gubenur Sumsel, Herman Deru, mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel menghindari program mercusuar di Tahun 2023. Herman Deru berharap program yang wajib di dahulukan adalah program yang bermanfaat karena uang yang di kelola adalah uang rakyat bukan uang pribadi.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Herman Deru saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 bertempat di Griya Agung, Jumat (9/12/2022).

“Bukan tidak boleh membuat program yang berbiaya besar asal manfaatnya juga besar itu yang paling penting,” ucap Deru.

Menurut Herman Deru penggunaan uang harus efektif di setiap daerah, selain itu penggunaannya tepat sasaran dan transparan.

“Dengan demikian, maka dengan sendirinya efektivitas itu dapat dibuktikan dengan transparansi,” ujarnya.

Ditempat yang sama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Sumsel), Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023.

“Peran dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang betul-betul harus mengawal bagaimana kebijakan fiskal dapat diimplementasikan secara baik,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa Gubernur sudah secara memberikan arahan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana program-program dibuat untuk lebih besar manfaatnya untuk masyarakat maka pada tahun 2023 harus lebih waspada.

“Karena kita sekarang sudah harus menjaga dampak dari konflik global masalah Ukraina dan Rusia akan berpengaruh pada masalah pangan,” terangnya.

Menurut Lydia sekarang harus sudah mulai memikirkan dampak global, salah satunya adalah masalah kekurangan pangan dimana ketahanan pangan akan berdampak pada permasalahan ketahanan pangan dan stunting,” ujarnya.

“Program-program yang disusun oleh Kementerian lembaga maupun kepala daerah diharapkan memprioritaskan pada permasalahan ketahanan pangan,” tukasnya.

Share this:

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Related post