Disperkim Sumsel Kejar Target Assesment Tenaga Ahli

Penulis : Larassati

PALEMBANG, SIBERSUMSEL.com,- Target Pemerintah pusat terkait pemberian pelatihan (assesment) untuk calon tenaga ahli bidang kontruksi dan bangunan, baru tercapai 50 orang saja. Jumlah tersebut jauh dari target akhir tahun sebanyak 750 pekerja.

Karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk kegiatan tatap muka dan pertemuan langsung makanya banyak sekali terjadi penundaan program Asesment di lingkungannya.

“Artinya tiga bulan kedepan, September hingga Desember kita selesaikan target untuk 700 tenaga ahli lagi agar target dari Pemerintah pusat bisa dicapai, ” kata Kepala Disperkim Sumsel, Basyaruddin Achmad melalui Kepala UPTD PIP2B Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel, Ir Hendrian, MT di sela-sela kegiatan assesment calon tenaga ahli di Gedung Disperkim Sumsel, Rabu (15/9/2021).

Pihaknya melakukan Assesment untuk 20 tenaga ahli Muda Konstruksi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada lembaga penyedia dan jasa perusahaan. Pelatihan dibuka secara virtual online sehari sebelumnya lalu kegiatan berlanjut pada pemberian materi langsung di Disperkim. Pada program ini, pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Indonesia.

“Asosiasi ini yang langsung mmberikan materi. Jika 20 peserta dinyatakan lulus baru diberikan sertifikat tenaga ahli, ” katanya.

Program pelatihan seperti ini, lanjut dia, sangat penting karena hampir semua  pekerjaan sudah melalui sistem tender online, dan syarat mengikuti tender salah satunya wajib mencantumkan sertifikasi untuk peserta yang ikut tender.

“Dan tidak semua yang ikut pelatihan ini bisa lulus, makanya penting kita dorong untuk terus mencetak tenaga ahli konstruksi baik keahlian pada pengerjaan jalan, gedung,bangunan fisik hingga K3 perusahaan,” ungkapnya.

Menurut Hendrian, program assesment atau pelatihan yang digelar pihaknya dalam rangka membantu para calon tenaga ahli agar lebih mudah melakukan proses tenderisasi pekerjaan pada lembaga pemerintahan, sekaligus upaya Pemerintah untuk menambah jumlah tenaga ahli yang berstandar serta mengantongi sertifikasi dari lembaga berwenang.

Program assesment hanya sebatas pemberian pelatihan saja dan untuk proses seleksi hingga lulus sertifikasi bukan wewenang pihaknya.

“Jadi kita hanya sebatas fasilisator saja, jadi materi pelatihan atau program ajarnya kita rangkul pemateri dari organisasi bersangkutan. Jadi misal pelatihannya lima hari saja, maka hari keenam itu mereka seleksi. kalau lulus baru dapat sertifikasi. Tesnya dari lembaga lain, kita hanya fasilisator saja,” terangnya.

Hendrian mengungkapkan untuk target tahun ini bisa mencetak 5000an tenaga ahli kontruksi, kolaborasi bersama dengan Kementrian PUPR melalui Balai Jalan dan Balai Pembangunan Perumahan dan Balai Pengelolaan PSDA dan Pemerintah Provinsi Sumsel, khusus untuk Disperkim tahun ini di target 750 tenaga ahli baru. Namun karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk kegiatan tatap muka dan pertemuan langsung makanya banyak sekali terjadi penundaan program Asesment di lingkungannya.

“Baru minggu-minggu ini kegiatan assesment baru aktif kembali, itupun peserta nya kita batasi maksimal 20 hingga 30 orang, dari kondisi normalnya diatas 50an peserta persatu kali pelatihan. Dan target tiga bulan lagi kita kejar 700 calon tenaga ahli baru, ” jelasnya.

Mengacu data, saat ini, kata dia sebanyak 210 ribu warga Sumsel tercatat sebagai pekerja di sektor konstruksi dan pembangunan pada tahun 2019, lalu. Junlah itu mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu yang hanya capai 202 ribu pekerja saja.

“Mungkin karena mandeknya pekerjaan pembangunan pasca pandemi banyak yang beralih ke sektor pekerjaan lain, sehingga jumlahnya menurun,” pungkasnya.

Share this: