Puluhan Kepala Desa Datangi DPRD PALI, Ketua DPRD Beberkan Hutang Kabupaten

Penulis : Sulipan

Editor : TW Syakroni

PALI,SIBERSUMSEL,COM,- Puluhan kepala desa dari 65 desa yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Selasa (16 Februari 2020) Untuk Membahas terkait keterlambatan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum di bayar selama enam bulan terhitung dari Juli hingga Desember 2020.

Terkait keterlambatan tunjangan Kepala Desa dan perangkatnya ini, dihadapan puluhan Kepla Desa Ketua DPRD PALI H Asri AG membeberkan hutang pemerintah kabupaten PALI tahun 2020 yang harus dibayarkan tahun 2021.

Menurut H Asri AG bahwa hutang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.

“Perlu disampaikan disini bahwa hutang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp 216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu,” ungkap H Asri AG.

Diungkapkan juga H Asri AG bahwa tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada bank Sumsel Babel sebesar Rp 22 milyar dan pihak SMI sebesar Rp 180 milyar.

“Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur,” tandas ketua DPRD PALI.

Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.

“Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop,” terangnya.

H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.

“Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tata kelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik,” harapnya.

Hingga berita ini di turunkan rapat belum selesai masih menunggu kehadira Kepala DPKAD dan Sekda PALI.

Share this: